[Policy Brief] Tata Kelola dan Rekomendasi Strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Ekonomi, Industri, dan Perdagangan, Kebijakan Publik, Policy Brief
September 30, 2025

Penulis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan gizi sekaligus mempercepat penurunan stunting melalui pendekatan multidimensi dan penguatan ekonomi lokal. Program ini dirancang dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang higienis, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat, dan dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sama dengan mitra penyedia, dengan target menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Namun, sejak peluncuran hingga September 2025, tercatat lebih dari 6.452 siswa di 18 provinsi mengalami kasus keracunan yang terutama disebabkan oleh keterlambatan distribusi, dapur yang tidak steril, serta pengolahan dan penyimpanan yang kurang tepat.

Untuk itu, reformasi tata kelola MBG perlu menitikberatkan pada asesmen kepatuhan dan kinerja yayasan/SPPG yang diperkuat dengan monitoring berbasis data di setiap tahapan program, guna meminimalkan risiko konflik kepentingan. Strategi penguatan diarahkan pada pemenuhan SPPG berbasis prinsip Pareto 20:80 dengan merasionalisasi target 32.000 unit, berfokus terlebih dahulu pada pemenuhan sekitar 100 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting ≥30%, sembari membenahi kualitas SPPG yang sudah ada agar memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Dengan ruang lingkup yang lebih terbatas, proses monitoring dapat lebih terkendali, dampak lebih terukur, dan hasilnya menjadi basis ekspansi nasional yang lebih matang.

Selain itu, penguatan rantai pasok perlu dilakukan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dari sisi kuantitas, penjaminan pasokan diarahkan pada akselerasi kapasitas pelaku usaha penyedia, khususnya sektor pertanian dan perikanan, melalui kebijakan dan dukungan teknis lintas sektor agar ketersediaan bahan baku MBG tetap konsisten tanpa menekan pasar pangan reguler. Sementara dari sisi kualitas, perlu diterapkan validasi ketat, mekanisme e-procurement yang transparan, serta pengendalian ketat terhadap implementasi SOP dan standar yang telah ditetapkan. Seluruh proses produksi hingga distribusi harus distandardisasi melalui kepatuhan SOP, dashboard publik real-time, serta protokol kontingensi agar mutu pangan tetap terjaga sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program ini. Beberapa langkah mitigasi yang direkomendasikan:

Seleksi Yayasan/SPPG: verifikasi kepatuhan seleksi yayasan/SPPG oleh auditor tersertifikasi; rotasi tim audit tiap 6 bulan; ringkasan hasil audit dipublikasikan di
dashboard BGN.
Standardisasi & validasi mitra penyedia: e-procurement dan blacklist otomatis bagi mitra pelanggar; audit acak oleh BPOM/Dinkes; verifikasi standar minimal mitra setiap enam bulan untuk memastikan kepatuhan SOP dan kualitas higienis.
Kendali perencanaan menu & gizi: supervisi BGN sesuai Isi Piringku & halal; substitusi hanya dari daftar resmi setara gizi; evaluasi periodik dengan sanksi bertahap hingga pemutusan kemitraan.
Pengendalian mutu produksi & higienitas: kepatuhan SOP, kebersihan peralatan, penyimpanan dingin; checklist digital dan dokumentasi foto/video kontrol kritis; inspeksi mendadak; penalti progresif bagi pelanggar.
Kendali mutu distribusi & rantai dingin: GPS tracking kendaraan; sensor suhu real-time; eskalasi otomatis; buffer kendaraan di tiap klaster kecamatan.
Kontrol akhir penyajian: screening alergi dan pengawasan akhir; form alergi digital; foto penyajian; pengecekan acak petugas kesehatan.
Kontingensi & stok: gudang cadangan bahan bergizi per kabupaten; monitoring stok harian digital.
Dashboard publik & data: upload harian; validasi silang; sanksi keterlambatan.
Protokol darurat: hotline 24 jam SLA 2 jam; penutupan dapur 1×24 jam jika kasus
terjadi; publikasi hasil uji laboratorium ≤7 hari; update resmi harian ke publik.